Rabu, 15 Mei 2019

TUJUAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI MACRO


EKONOMI MACRO
“Tujuan Dan Bentuk Kebijakan Ekonomi Macro”

Dosen Pengampu:
HENDRIK., S.Pd. M.M


Oleh:
SARFIN
171930898


PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
2019

 

KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Tujuan dan Bentuk Kebijakan Ekonomi Macro
Makalah  ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah  tentang Tujuan dan bentuk kebijakan ekonomi macro Lainnya ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.


Kolaka, 5  Maret 2019



Penyusun




DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................... ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang....................................................................................... 1
B.     Rumusan Masalah.................................................................................. 2
C.     Tujuan Penulisan.................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A.    Pengertian Kebijakan Ekonomi Macro................................................... 3
B.     Tujuan Kebijakan................................................................................... 3
C.     Bentuk Kebijakan................................................................................... 7
BAB III PENUTUP  
A.    Kesimpulan............................................................................................. 9
B.     Saran....................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapatmemenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan ataudikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiapindividu disebut dengan negara.Berbicara soal negara, tentu tidak bisa dilepaskan dari cabang ilmu pengetahuan sosiallainnya yaitu ilmu politik. Melalui ilmu politik ini individu-individu yang terlibat dalamorganisasi yang disebut sebagai negara dapat memainkan perannya untuk mengatur sebuahnegara agar dapat mencapai tujuannya yang telah dicita-citakan melalui semua kebijakan,termasuk kebijakan ekonomi.Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri.
Setiap pemerintahan yang sedangmemimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan,karena sudah menjadi keajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.
Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari paham atau sistemekonomi yang dipegang oleh pemerintahan suatu negara, seperti sistem ekonomi Kapitalisme,Sosialisme, !ampuran, maupun sistem ekonomi Islam. "tentu saja pemerintah, sebagai pengendali perekonomian suatu negara, menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi. #papun sistem ekonomi yang dipegang oleh suatu pemerintahan, sistem ekonomi itulah yang diyakini sebagai sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian negara yang dipimpin oleh suatu pemerintahan tersebut alaupun nantinya dalam sistem ekonomi yang dipegang memiliki berbagai kelemahan.Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekuranganyang dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai smart solution dari berbagai sistemekonomi yang ada karena secara etimologi maupun secara empiris, terbukti sistem ekonomiIslam menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan.

B.     Rumusan Masalah
1.      Bagaimana pengertian kebijakan ekonomi macro?
2.      Bagaimana tujuan kebijakan ekonom macro?
3.      Bagaimana bentuk kebijakan ekonomi macro?

C.    Tujuan Penulisan
1.   Untuk mengetahui bagaimana pengertian kebijakan ekonomi macro.
2.   Untuk mengetahui bagaimana tujuan kebijakan ekonom macro.
3.   Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan ekonomi macro.



BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kebijakan Ekonomi Macro
Kebijakan ekonomi makro merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didalamnya mencakup semua aspek ekonomi tingkat nasional. Beberapa jenis dari kebijakan tersebut sering dikenal dengan sebutan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Dimana dari masing-masing kebijakan ini memainkan peran yang berbeda-beda, namun tujuan dari semua kebijakan ini adalah sama yaitu untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

B.     Tujuan Kebijakan Ekonomi Macro
Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian dalam negeri, namun pada kenyataannya tujuan dari kebijakan ekonomi makro sangat luas dan tidak hanya terbatas pada dua hal itu saja. Berikut tujuan kebijakan ekonomi makro yang memiliki andil dalam seluruh kegiatan ekonomi negara, yaitu.

1.      Memperluas Lapangan Pekerjaan
Dengan mendorong meningkatnya produktivitas produksi dalam kegiatan ekonomi, maka peluang dalam menyerap kebutuhan akan tenaga kerja menjadi semakin tinggi, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan akan meningkat. Bagi masyarakat ini akan menjadi hal yang positif, karena hal ini berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menyebabkan masyarakat memiliki daya beli, sehingga akan meningkatkan angka permintaan dalam pasar. Tentu dengan melihat siklus ekonomi yang seperti ini, maka secara langsung akan membantu menggerakan pertumbuhan kegiatan ekonomi.


2.      Meningkatkan Skala Produksi Dalam Negeri
Dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) langkah tepat yang harus diambil oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan skala produksi dalam negeri. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar negara kita mampu bersaing dalam perdagangan bebas dunia dan mengambil peran dalam meningkatkan kegiatan ekspor dan meminimalkan kegiatan import. Meningkatkan kegiatan ekspor akan memberikan pemasukan pada negara berupa devisa dan untuk kegiatan ekonomi dalam negeri akan mengalami peningkatan, yaitu permintaan yang terus bertambah maka akan diperlukan tenaga kerja yang memadai dan bahan baku yang semakin meningkat. Dengan melihat seluruh elemen yang ada dalam kegiatan ekonomi mampu merasakan dampak positifnya, maka secara terus menurus kegiatan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan mempercepat pembangunan nasional.

3.      Meningkatkan Pendapatan Nasional
Meningkatnya pendapatan nasional maka tidak lepas dari pengaruh terhadap tingkat produktivitas ekonomi dalam negeri. Produktivitas ekonomi yang terus meningkat akan diiringi oleh peningkatan pendapatan nasional pula. Bisa dikatakan produktivitas ekonomi merupakan cermin dari suksesnya pertumbuhan pendapatan nasional yang selalu berdampak saling menguatkan antar yang satu dengan yang lain. Jika bicara tentang pendapatan nasional maka akan berkaitan pula dengan tingkat kemakmuran masyarakatnya, semakin dikatakan sejahtera semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi negara. Dampak lain dari meningkatnya pendapatan nasional adalah memicu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan negara, hal ini tentu sejalan dengan tingkat kemakmuran yang merata yang ada di lapisan masyarakat.

4.      Menstabilkan Neraca Pembayaran Luar Negeri
Tujuan kebijakan ekonomi dalam kegiatan perdagangan internasional adalah berperan dalam mengendalikan neraca pembayaran. neraca pembayaran diperlukan sebuah pengaturan dan pengawasan agar aktivitas dalam kegiatan ekspor impor tidak mengalami ketimpangan yang berakibat pada defisit. Tujuan ditetapkan kebijakan makro adalah untuk menghindari terjadinya defisit, sehingga secara proses seluruh kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai dengan arah dari kebijakan yang telah ditentukan. Cara agar neraca pembayaran terus mengalami kestabilan adalah dengan mengurangi kegiatan import yang tidak perlu dan lebih menggalakkan lagi kegiatan ekspor. Fokus dari kebijakan ini lebih pada peningkatan kegiatan ekspor, dengan harapan dengan meningkatnya ekspor maka secara langsung akan memberikan kontribusi kepada negara berupa penambahan pendapatan berupa devisa.

5.      Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Jika kita melihat Indonesia saat ini, tampak jelas sekali bahwa pemerintah terus menerus melakukan pembangunan nasional secara menyeluruh yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Percepatan pembangunan diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara signifikan. Dari sinilah peran kebijakan ekonomi memiliki andil dalam mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai pembangunan yang nantinya akan mempermudah akses dan distribusi yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Pembangunan yang merata akan mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi di berbagai daerah yang dampaknya pada meningkatnya produktivitas kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jika seluruh daerah mampu meningkatkan kemampuan perekonomian masing-masing, maka dalam skala nasional akan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi negara.

6.      Menjaga Kestabilan Ekonomi
Tujuan kebijakan ekonomi makro tidak hanya memperhatikan bagaimana secara terus menurus mendorong terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, namun kebijakan ini juga mengatur bagaimana menjaga kestabilan ekonomi terhadap perubahan-perubahan situasi ekonomi dalam negeri maupun dari pengaruh dari luar negeri yang dapat menimbulkan krisis. Secara menyeluruh yang dimaksud dengan menjaga kestabilan ekonomi adalah pemerintah terus memantau agar kegiatan ekonomi tidak terhambat dengan berbagai sentimen yang terjadi, sehingga seluruh kegiatan produksi dapat berjalan dengan maksimal.
Pemerintah juga terus menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, cara yang digunakan untuk terus menciptakan potensi penyerapan tenaga kerja adalah dengan menarik investor asing untuk mendirikan pabrik-pabrik di dalam negeri guna memberikan peluang lapangan pekerjaan. Hal yang penting lagi dalam menjaga kestabilan ekonomi adalah pemerintah secara berkelanjutan terus mengawasi kegiatan pasar, bagaimana tingkat penawaran dan permintaan yang terjadi, sehingga dengan adanya faktor pengawasan tersebut dapat menjaga kestabilan harga pasar.

7.      Pemerataan Distribusi Pendapatan
Pemerataan distribusi pendapatan dalam kegiatan ekonomi dapat diperoleh dengan cara yaitu setiap masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk sebuah usaha mandiri dengan menciptakan kegiatan produksi baik itu barang maupun jasa. Selain itu dengan bertambahnya ketersediaan lapangan kerja, juga menghadirkan pemerataan pendapatan kepada masyarakat luas. Dengan melihat dua cara tersebut, maka akan terasa sekali peran dari kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu dengan mendorong produktivitas kegiatan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Sehingga dengan cara tersebut dapat mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan secara adil dan memberikan dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

8.      Mengendalikan Inflasi
Meningkatnya harga-harga produk dan jasa dari tahun ke tahun dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi berdampak buruk bagi kegiatan ekonomi dalam negeri dan kegiatan masyarakat. seperti yang diketahui bersama, jika terjadi inflasi maka akan memicu sentimen terhadap kenaikan kebutuhan modal, tuntutan kenaikan upah atau pembaruan standar UMR, dan yang paling buruk adalah masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Inflasi yang tidak terkendali akan berpotensi menyebabkan terjadinya krisis moneter berkepanjangan. Dimana jika sudah mengalami krisi maka akan terjadi penurunan dan melambatnya pertumbuhan perekonomian negara. Dengan melihat bahaya dari potensi yang ditimbulkan oleh inflasi, maka dibutuhkan sebuah kebijakan ekonomi dalam mengatur harga pasar yaitu dengan cara melakukan kegiatan impor untuk menekan harga atau dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

C.    Bentuk Kebijakan Ekonomi Macro

1.      Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah besar kecilnya pengeluaran dan penerimaan negara. Pada praktiknya kebijakan ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi faktor interaksi penawaran dan permintaan dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan memberikan keadilan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat. Cara umum yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan seluruh tujuan dari kebijakan tersebut adalah dengan memberikan subsidi atau dengan penurunan pajak.

2.      Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter bertujuan untuk menambah atau mengurangi faktor penawaran uang yang ada dalam masyarakat. Pengendalian faktor penawaran uang atau sering disebut dengan istilah uang yang beredar akan berdampak pada jumlah total pengeluaran negara. Penerapan kebijakan moneter bisa dijalankan dengan menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga, hal ini bertujuan untuk menentukan pemodalan usaha. Maksud dari tujuan tersebut adalah jika terjadi penurunan tingkat suku bunga maka akan meningkatkan kegiatan investasi, sebaliknya jika tingkat suku bunga tinggi akan berpengaruh terhadap menurunnya kegiatan investasi.
Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah menentukan terhadap perubahan kondisi perekonomian di negara tersebut. Kebijakan tersebut harus terarah agar tidak berdampak pada merosotnya kegiatan perekonomian negara. Salah satu tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan nilai mata uang dalam negeri. Harga pasar sifatnya dinamis yaitu rentan terhadap perubahan-perubahan dalam interaksi penawaran dan permintaan yang ada dalam pasar. Harga yang terus meningkatkan akan mengurangi nilai dari mata uang itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi terhadap menurunnya kurs mata uang terhadap mata uang asing.
Selain itu kebijakan ini bersifat protektif terhadap terjadinya inflasi. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa inflasi sangat dekat kaitannya dengan fenomena krisis moneter. Jika negara sudah mengalami krisis maka akan berdampak pada menurunnya kondisi perekonomian, hutang luar negeri semakin besar, dan pembangunan nasional terhambat. Inflasi yang terus meningkatkan akan mempengaruhi seluruh lapisan ekonomi masyarakat, dimana masyarakat kehilangan daya beli karena harga terlalu mahal, kemudian biaya hidup menjadi mahal sehingga berdampak pada meningkatnya tuntutan terhadap kenaikan upah. Dengan penentuan kebijakan yang tepat sasaran maka akan terhindar dari semua bahaya yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan inilah pentingnya merumuskan kebijakan ekonomi makro dalam suatu kegiatan ekonomi negara.


BAB III
PENUTUP


A.    Kesimpulan
Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Kebijakan makro ekonomi ditujukan untuk memperbaiki dan menjaga kestabilan perekonomian Negara. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya sekadar mengejar target inflasi yang rendah guna memperbaiki kondisi keuangan negara. Seharusnya tidak demikian karena kebijakan ekonomi makro menyangkut pada banyak hal seperti bagaimana mendorong sektor riil, bagaimana memperbesar kesempatan kerja, bagaimana menjaga kestabilan nilai tukar rupiah (bukan penguatan nilai tukar) dan bagaimana menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Makro ekonomi mencakup pada kegiatan yang luas dan tidak hanya dengan memperhatikan satu elemen saja.
B.     Saran
                  Telah kita ketahui bersama bahwa kita di berikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun, maka dari itu di harapkan kita bisa merubah perekonomian kita yang kurang baik ini, meskipun dalam lingkungan yang kecil, seperti keluarga. Dan di samping ini kita ketahui juga bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan, seperti masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah kenaikan harga (inflasi), masalah pengangguran dan lain sebagainya, tetapi untuk mencapai tujuan dari itu semua di perlukan kebijakan-kebijakan, seperti kebijakan fiscal, moneter, dan kebijakan segi penawaran
DAFTAR PUSTAKA

erwan123.blogspot.com/2016/03/makalah-kebijakan-makro-ekonomi-di-html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar